Peraturan Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 Tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha ini ditetapkan guna mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, antara lain: 1. Latar belakang diterbitkannya peraturan Berdasarkan Peraturan Presiden…
Selengkapnya »Program Perizinan Online Kepabeanan
Perkembangan perekonomian dunia yang kian hari kian pesat, tentunya membutuhkan strategi dan kebijakan yang jitu agar perekonomian dalam negeri dapat terus tumbuh mengikuti tren yang ada saat ini. Kemudahan, kecepatan, dan ketersediaan bahan baku menjadi prioritas utama dalam perdagangan agar mendukung iklim investasi dan perdagangan dalam negeri. Persaingan yang kian…
Selengkapnya »Kenali Ciri-Ciri Penipuan Impor Barang Kiriman
Ada sebuah kasus yang berhubungan dengan impor barang kiriman. Sebut saja Devia yang berkenalan dengan David Mark seorang pria yang mengaku sebagai pengusaha keturunan Indonesia Amerika lewat media sosial facebook. Singkat cerita, setelah perkenalan dan menjalin komunikasi yang intens, David berkata bahwa ia ingin mengirimkan uang sebanyak $5000 untuk Devia…
Selengkapnya »Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk
Nilai Pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya. Nilai pabean digunakan untuk menghitung bea masuk jika tarif yang digunakan berdasarkan tarif advalorum (persentase). Besar kecilnya pungutan pabean impor sangat tergantung dari besar kecilnya nilai pabean dan tarif yang dikenakan atas…
Selengkapnya »Permohonan Pembukaan Blokir Importir/Eksportir
Sebuah perusahaan yang menjual barang impor bermaksud melakukan kegiatan kepabeanan berupa impor, namun setelah mengajukan dokumen PIB, terbit respon penolakan dengan alasan perusahaan diblokir karena tidak melakukan aktifitas selama 12 bulan dan tidak melakukan penyesuaian API sesuai dengan Permendag 70 tahun 2015. Langkah apa yang harus dilakukan perusahaan tersebut terkait…
Selengkapnya »Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI)
Untuk lebih mempercepat proses customs clearance, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan peraturan mengenai penetapan klasifikasi barang sebelum impor. Peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa dan menyeragamkan penetapan klasifikasi barang. Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI) adalah penetapan klasifikasi barang impor sebelum penyerahan…
Selengkapnya »Tugas dan Fungsi Kepabeanan
Pengertian Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar di daerah atau kawasan Pabean serta kegiatan pemungutan bea masuk oleh instansi yang berwenang (di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai). Dalam sistem kepabeanan Indonesia, fungsi kepabeanan diatur dalam UU Kepabeanan Indonesia…
Selengkapnya »Impor dan Ekspor Sementara Barang Bawaan Penumpang
Bagi yang belum pernah ke luar negeri dan berencana akan pergi ke luar negeri, perlu memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan barang bawaan penumpang. Barang yang akan dibawa, baik itu keluar maupun masuk Indonesia termasuk barang ekspor impor yang memiliki ketentuan yang berlaku, termasuk barang pribadi. Impor Sementara Barang Bawaan Penumpang…
Selengkapnya »Pemindai Kontainer Gamma Ray Container Scanner
Gamma Ray Container Scanner adalah alat pemindai khusus untuk kontainer atau peti kemas yang bekerja dengan menggunakan rekayasa radiasi sinar gamma atau lebih dikenal dengan VACIS (Vehicle and Cargo Inspections System). Dengan alat ini, isi kontainer dapat diketahui tanpa harus membuka kontainer dan memeriksa secara manual untuk memastikan apakah terdapat barang-barang yang…
Selengkapnya »Prosedur Barang Kiriman Impor Melalui PJT
Pemasukan barang impor berupa barang kiriman dapat dilakukan melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Syaratnya, barang-barang yang menurut sifat dan jumlahnya tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau dikirimkan oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri dalam bentuk dokumen, sekogram, paket, dan bungkusan kecil yang beratnya tidak melebihi…
Selengkapnya »Menghitung Bea Masuk dan Pajak untuk Kiriman Pos
Sebelum menghitung bea masuk dan pajak untuk barang kiriman pos, ada beberapa prinsip dasar pengenaan pajak impor yang perlu diketahui. Diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dengan Nilai Pabean paling banyak FOB USD 50 untuk setiap orang per kiriman. Nilai pabean barang kiriman melebihi batas pembebasan bea…
Selengkapnya »